Berita Terkini

kab-enrekang.kpu.go.id  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang kembali menghadirkan podcast edukatif yang kali ini memasuki episode kedua dengan tema “Perempuan dan Partisipasi dalam Pemilu”. Episode ini menghadirkan Nurhikmah Aryani, Ketua Kohati (Ketukoh) Kabupaten Enrekang, sebagai narasumber. Dalam perbincangan, Nurhikmah menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik dan demokrasi, terutama dalam pengambilan kebijakan publik. “Dengan adanya perempuan di parlemen, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih pro terhadap perempuan, terutama menyangkut isu-isu keperempuanan seperti kekerasan seksual,” ungkap Nurhikmah. Ia menyoroti rendahnya partisipasi perempuan dalam politik di Enrekang. Berdasarkan data yang ia paparkan, pada Pemilu 2019 terdapat 123 calon legislatif perempuan dari total 344 calon, namun hanya dua orang yang berhasil terpilih. Sementara pada Pemilu 2024, dari 322 calon, hanya lima perempuan yang duduk di parlemen. “Ini menjadi perhatian kita bersama, karena perempuan memiliki peran strategis dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender,” ujarnya. Sebagai mantan penyelenggara pemilu, Nurhikmah juga berbagi pengalamannya ikut terlibat dalam sosialisasi, terutama dalam pencegahan politik uang dan peningkatan kesadaran pemilih pemula. Ia mengapresiasi langkah KPU Enrekang yang aktif menyosialisasikan pentingnya partisipasi perempuan, termasuk kerja sama dengan Disdukcapil dalam perekaman KTP untuk pemilih pemula. “KPU sudah melakukan banyak hal baik, tapi ke depan sosialisasinya bisa lebih luas, misalnya menyentuh kelompok tani wanita atau ibu-ibu PKK, bahkan dengan sekolah pemberdayaan perempuan,” sarannya. Di akhir sesi, Nurhikmah menyampaikan pesan kuat bagi seluruh perempuan untuk berani tampil di ruang publik. “Kita perempuan punya hak dan peran yang sama dengan laki-laki. Jangan hanya jadi penonton — beranilah bersuara dan berpartisipasi. Siapa lagi yang akan menyuarakan hak-hak kita kalau bukan kita sendiri.” tutupnya.  Untuk informasi, Podcast Diksi yang diproduksi oleh KPU Kabupaten Enrekang ini menjadi ruang baru bagi publik untuk belajar tentang demokrasi dan inklusivitas dalam pemilu. Melalui diskusi ini, KPU berharap kesadaran masyarakat terhadap hak politik penyandang disabilitas semakin meningkat, serta menjadi langkah nyata menuju pemilu yang ramah, adil, dan setara untuk semua. (*)

kab-enrekang.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemilu yang inklusif bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Hal itu mengemuka dalam Podcast Diskusi Pemilu dan Demokrasi (Diksi) episode perdana yang tayang di kanal youtube KPU Kab Enrekang. Pada episode perdana, KPU Enrekang menghadirkan Abdul Kadri Nurnaim, perwakilan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Enrekang, sebagai narasumber. Dalam perbincangan hangat, Kadri berbagi pengalaman sekaligus refleksi penting mengenai tantangan dan harapan pemilih disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. “Saya ingin berterima kasih kepada KPU karena telah melibatkan organisasi disabilitas seperti PPDI dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan advokasi. Ini bentuk ruang partisipasi yang sangat kami hargai, kami juga menghargai pendampingan yang dilakukan dalam tahapan pemilihan kemarin” ujarnya. Kadri menceritakan beragam pengalaman para pemilih disabilitas saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), mulai dari akses jalan yang belum ramah bagi pengguna kursi roda, hingga informasi di TPS yang masih dominan disampaikan secara lisan dan belum ramah bagi teman tuli. “Bagi teman daksa, jalur menuju TPS kadang tidak landai. Ada juga teman-teman kerdil yang kesulitan karena bilik suaranya terlalu tinggi. Sedangkan bagi teman tuli, informasi sering kali hanya disampaikan lewat suara. Kalau petugasnya bisa menulis atau paham bahasa isyarat, itu jadi pengalaman yang sangat berkesan.” lanjutnya Meski masih banyak tantangan, Kadri mengapresiasi langkah-langkah KPU yang telah menyediakan template braille untuk pemilih netra, pendampingan khusus bagi disabilitas, serta peningkatan aksesibilitas TPS di beberapa wilayah. Namun, ia menegaskan pentingnya pemerataan fasilitas tersebut di seluruh daerah. “Semua upaya itu sangat kami apresiasi, tapi harapannya bisa lebih merata. Jangan hanya di kota, tapi juga di desa-desa agar semua pemilih disabilitas bisa merasakan fasilitas yang sama,” tambahnya. Kadri juga memberikan sejumlah saran untuk KPU agar terus memperkuat layanan bagi pemilih disabilitas, di antaranya: 1.    Konsistensi aksesibilitas di semua TPS. 2.    Pelibatan organisasi disabilitas sejak tahap sosialisasi hingga pelaksanaan. 3.    Peningkatan pemahaman penyelenggara tentang perspektif disabilitas. 4.    Penyediaan informasi pemilu dalam berbagai format: bahasa isyarat, teks sederhana, dan audio ramah netra. 5.    Perbaikan sistem pendataan pemilih disabilitas dengan melibatkan langsung organisasi penyandang disabilitas. Menutup perbincangan, Kadri menyampaikan pesan inspiratif kepada seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang dan Indonesia, ia menegaskan untuk tetap menggunakan hak suaranya. “Jangan malu dengan kondisi kita. Jangan ragu datang ke TPS. Hak suara kita itu penting dan punya arti untuk masa depan bangsa. Untuk teman tuli, jangan takut meminta bantuan kepada petugas TPS. Kita semua punya hak yang sama.” Untuk informasi, Podcast Diksi yang diproduksi oleh KPU Kabupaten Enrekang ini menjadi ruang baru bagi publik untuk belajar tentang demokrasi dan inklusivitas dalam pemilu. Melalui diskusi ini, KPU berharap kesadaran masyarakat terhadap hak politik penyandang disabilitas semakin meningkat, serta menjadi langkah nyata menuju pemilu yang ramah, adil, dan setara untuk semua.

kab-enrekang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor)  Penguatan Peran Sumber Daya Manusia (SDM) KPU RI dalam Mendorong Inovasi dan Demokrasi sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu menghadapi tantangan global. Kegiatan ini dihadiri oleh Kabiro SDM KPU, Yuli Hartati, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Kholik, serta Analis Kebijakan Utama BKN, Bima Haria Wibisana, yang tampil sebagai narasumber. Dalam sambutannya, Yuli Hartati menegaskan pentingnya peran SDM dalam membangun inovasi kelembagaan. “KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Karena itu, inovasi menjadi kunci dalam memperkuat kinerja organisasi,” ujarnya. Yuli menambahkan bahwa investasi dalam pengembangan pendidikan ASN merupakan langkah strategis membangun ekosistem kelembagaan yang adaptif. “ASN yang mampu berpikir kritis dan inovatif menjadi kebutuhan utama. Kami memiliki tujuan membentuk SDM yang kompeten dan berkualitas. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberi dampak nyata,” tambahnya. Sementara itu, Idham Kholik menyoroti keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024 sebagai modal sosial yang kuat untuk melangkah ke depan.  “Kita telah melaksanakan amanah undang-undang dengan baik. Pemilu serentak 2024 menjadi bukti bahwa kita mampu menjalankan tugas bersejarah bagi bangsa,” jelasnya. Ia juga memaparkan data pendidikan pemilih Indonesia. Dari total sekitar 200 juta pemilih, hanya 6,81 persen atau sekitar 19,43 juta yang menempuh pendidikan tinggi.  “Angka ini masih tertinggal dibanding negara-negara Asia lainnya. Tantangan kita saat ini bukan lagi konsolidasi demokrasi, tetapi pematangan dan penguatan demokrasi, menuju visi besar Indonesia Emas 2045,” ujar Idham. Sebagai narasumber, Bima Haria Wibisana menekankan pentingnya perubahan mindset ASN di era digital. Menurutnya, banyak jenis pekerjaan kini tergantikan teknologi, dan perubahan cara bekerja menjadi keniscayaan.  “Teknologi menciptakan ruang kerja baru — bisa Work From Home, Work From Office, atau Work From Anywhere. Karenanya, keterampilan juga harus berubah. SDM yang tidak beradaptasi akan tertinggal,” jelasnya. Ia menilai KPU sebagai lembaga publik harus menjadi role model inovasi digital dan tata kelola adaptif. “Transformasi digital birokrasi adalah keniscayaan. Pemerintahan akan bergerak menuju adaptive digital governance — sistem berbasis real-time feedback dengan dukungan data analytics dan AI,” terang Bima. Menurutnya, penerapan teknologi akan membawa banyak manfaat bagi KPU, mulai dari otomatisasi proses administrasi, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta pemilu, hingga distribusi logistik dan surat suara yang lebih efisien. Ia menutup dengan menekankan pentingnya peningkatan kompetensi digital SDM KPU. “Kompetensi ASN perlu bergeser dari keterampilan administratif menuju kemampuan analitis dan manajemen sistem. Inilah bentuk nyata personalized upskilling untuk menjawab tantangan masa depan,” pungkas Bima. Melalui rapat koordinasi ini, KPU berharap terwujud SDM penyelenggara pemilu yang unggul, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, demi memperkuat demokrasi Indonesia yang berintegritas dan berkelanjutan.

kab-enrekang.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kabupaten Enrekang pada Kamis (02/09/2025). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Enrekang.   Rapat pleno dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Enrekang, Munir Anas, yang didampingi oleh para anggota dan sekretaris KPU Kabupaten Enrekang.   Dalam pembacaan berita acara, Munir Anas mengungkapkan bahwa jumlah total pemilih hasil pemutakhiran terkini mencapai 168.466 pemilih, meningkat sebanyak 1.312 pemilih dari sebelumnya yang berjumlah 167.154 orang.   “Kenaikan ini merupakan hasil dari proses pemutakhiran data yang terus kami lakukan secara berkala dengan melibatkan banyak pihak,” ujar Munir.   Berdasarkan rekapitulasi data, jumlah desa/kelurahan yang tercakup dalam pendataan mencapai 129 wilayah. Adapun rincian data lainnya yaitu:   Pemilih baru: 2.232 orang Pemilih TMS: 920 orang Perbaikan data: 278 kasus   Koordinator Divisi Perendanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) Muh Maswar BR menyebut pihaknya selalu menerima masukan dari berbagai instansi dan lembaga terkait.   “Salah satunya kami menerima dari Bawaslu, sebanyak 4 orang pemilih dengan status pindah domisili keluar dari kabupaten Enrekang dan berdasarkan bukti dokumen dan hasil pengecekan NIK pada portal cek NIK Kemendagri telah dilakukan mutasi TMS pada pemilih tersebut,” jelasnya. (*)

kab-enrekang.kpu.go.id  – Pemilihan Ketua OSIS (Pilketos) serentak se-Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi digelar hari ini, Senin (29/09/2025). Untuk pertama kalinya, pemilihan ketua OSIS tingkat SLTA dilaksanakan serentak di seluruh Sulsel pada tanggal yang sama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang turut ambil bagian dengan mendampingi pelaksanaan Pilketos di 19 sekolah yang terdiri dari SMA maupun SMK. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendidikan pemilih di luar tahapan pemilu, sebagai upaya menanamkan nilai demokrasi sejak dini. Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Enrekang, Muhammad Rahmat, menegaskan pentingnya pendampingan agar pelaksanaan Pilketos berjalan sesuai aturan. “Alhamdulillah selama tahapan Pilketos yang berjalan, KPU intens melakukan pendampingan guna memastikan Pilketos ini berjalan dengan lancar dan sesuai tahapan yang ada,” ujarnya. Meski demikian, Rahmat mengakui masih ada sejumlah kendala di lapangan. Beberapa SMK mengalami hambatan karena jadwal Pilketos bertepatan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sehingga sebagian siswa tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Selain itu, tidak semua sekolah dapat menggunakan sistem e-voting akibat keterbatasan sarana, prasarana, maupun jaringan internet. “Yang kami dapatkan itu informasinya di SMK 1 Enrekang, SMK PGRI, dan SMK 3 Enrekang,” jelas Rahmat. Kendati demikian, hasil monitoring menunjukkan mayoritas pelaksanaan Pilketos di sekolah-sekolah berjalan aman, lancar, dan sukses hingga tahap perhitungan suara. Rahmat menekankan, Pilketos serentak ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana pembelajaran demokrasi bagi pemilih pemula. Ia berharap, Pilketos serentak ini menjadi awal yang baik bagi lahirnya generasi muda yang sadar demokrasi. “Harapan KPU Enrekang dari Pilketos ini adalah pemilih pemula bisa sedini mungkin paham tentang demokrasi dan bagaimana menjadi pemilih cerdas. Ke depan, mereka akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pilkada dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya. Dengan jumlah pemilih pemula yang besar, Pilketos serentak ini diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Enrekang maupun Sulawesi Selatan secara umum. (*) 

kab-enrekang.kpu.go.id– Menjelang pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos) serentak se-Sulawesi Selatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang semakin gencar melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih pemula di berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA). Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Enrekang, Muhammad Rahmat, menjelaskan sosialisasi ini dilakukan di sejumlah sekolah pada berbagai kecamatan di Kabupaten Enrekang. “Harapannya adalah sedini mungkin kita menciptakan kesadaran kepada pemilih pemula agar terwujud demokrasi yang sehat ke depannya. Pemilos menjadi salah satu sarana konkret bagi pelajar untuk belajar berdemokrasi,” ujarnya. Rahmat menambahkan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa tentang nilai-nilai demokrasi, termasuk tahapan dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS serentak. “Saat ini sudah beberapa sekolah yang telah kami kunjungi. Minggu lalu kami sudah mendatangi SMA 5 Enrekang, SMA 4 Enrekang, SMA 7 Enrekang. Minggu ini prosesnya di SMA 1 Enrekang dan SMK 1 Enrekang,” jelasnya. Dengan adanya sosialisasi ini, KPU Enrekang berharap pemilih muda semakin memahami pentingnya berdemokrasi sejak dini serta dapat berperan aktif dalam menyukseskan Pemilos serentak mendatang. Untuk informasi, Rekomendasi Tahapan Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS Serentak SMA/SMK se-Sulawesi Selatan Tahun 2025 telah disusun dengan jadwal yang terstruktur mulai awal September hingga akhir September 2025. Tahapan dimulai pada 1–8 September 2025 dengan perencanaan, program, dan sosialisasi pemilihan Ketua serta Wakil Ketua OSIS. Pada tahap ini dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan OSIS, Panitia Pengawas, dan Panitia Kehormatan Pemilihan OSIS. Selanjutnya, pada 9 September 2025, pihak sekolah menetapkan syarat calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2025–2026. Kemudian, 10–11 September 2025, dilakukan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap, baik melalui rekapitulasi pemutakhiran di tingkat kelas maupun tingkat sekolah. Pada 12 September 2025, sekolah melaksanakan pendaftaran bakal calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Tahap ini dilanjutkan dengan pemeriksaan dan verifikasi administrasi serta tes wawancara pada 13–14 September 2025. Berikutnya, pada 15–16 September 2025, dilakukan penetapan calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS sekaligus pengundian nomor urut, disertai dengan pendaftaran tim kampanye dan pelaporan dana kampanye. Mulai 16–19 September 2025, panitia melaksanakan sosialisasi serta pembagian surat pemberitahuan memilih. Tahapan kampanye berlangsung dari 20–26 September 2025, yang mencakup penyebaran bahan kampanye dan alat peraga, pembuatan serta penyampaian video visi dan misi calon (termasuk unggahan secara online), sosialisasi visi dan misi calon, serta kegiatan orasi dan debat terbuka antar calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Setelah kampanye selesai, terdapat masa tenang pada 27–28 September 2025. Hari pemungutan suara, penghitungan, dan rekapitulasi suara dijadwalkan pada 29 September 2025. Jika ada laporan atau pengaduan sengketa, maka penanganannya dilakukan pada 29–30 September 2025, bersamaan dengan penetapan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Terakhir, tahap penetapan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS terpilih akan menyesuaikan jadwal sesuai kondisi masing-masing sekolah. (*)