Partisipasi Pemilih di Enrekang Konsisten Tinggi, Pemilu 2024 Catat Angka Tertinggi Sejak 20 Tahun Terakhir
kab-enrekang.kpu.go.id – Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Enrekang menunjukkan tren positif dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang, Pemilu Serentak 2024 mencatatkan angka partisipasi tertinggi sepanjang 20 tahun terakhir.
Dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, partisipasi mencapai 83,18%, melampaui rekor sebelumnya pada Pilpres 2019 yang berada di angka 83,01%. Sementara untuk Pemilu Legislatif 2024, partisipasi juga cukup tinggi di angka 82,89%.
Kordinator Divisi sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muhammad Rahmat, dalam keterangannya, mengapresiasi semangat warga Enrekang yang konsisten menggunakan hak pilihnya.
“Capaian ini mencerminkan kesadaran demokrasi masyarakat Enrekang yang terus meningkat. Ini tentu hasil dari kerja bersama berbagai pihak,” ujarnya.
Partisipasi tertinggi dalam Pilkada terjadi pada Pilkada Enrekang tahun 2008, dengan 78,15% pemilih hadir di TPS. Namun, dalam Pilkada Serentak 2024, yang mencakup pemilihan gubernur dan bupati sekaligus, partisipasi tercatat 81,20%, angka yang cukup signifikan dan memperlihatkan antusiasme masyarakat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
Sementara itu, angka golput atau warga yang tidak menggunakan hak pilih, secara umum mengalami penurunan. Misalnya, pada Pilpres 2014 tingkat partisipasi hanya 67,67%, namun meningkat tajam pada dua pemilu berikutnya.
Data menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya pemilu serentak, partisipasi cenderung lebih tinggi. Pada Pemilu Serentak 2019, partisipasi di angka 82,81% (legislatif) dan 83,01% (pilpres). Angka ini mampu dipertahankan, bahkan sedikit meningkat, pada Pemilu Serentak 2024.
Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi masif KPU Enrekang dalam melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta pendekatan berbasis komunitas.
“Kami tak hanya menyasar pemilih pemula, tapi juga kelompok rentan, tokoh masyarakat, dan pemilih perempuan. Semua harus terlibat dalam proses demokrasi,” tambah Rahmat. (*)
