KPU Enrekang Gelar Rapat Pleno Terbuka PDPB Triwulan IV Tahun 2025, Alami Kenaikan 3.415 Pemilih
kab-enrekang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan IV Tahun 2025, bertempat di Aula Kantor KPU Enrekang, Senin (08/12/2025).
Pleno dipimpin oleh Plh. Ketua KPU Enrekang, Peri Harianto, dan dihadiri oleh jajaran anggota dan sekretariat KPU, serta unsur terkait seperti Bawaslu Enrekang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam pemaparannya, Peri Harianto menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Enrekang terus melakukan berbagai langkah peningkatan akurasi data pemilih, di antaranya melalui pencocokan dan penelitian terbatas (coktas).
“Beberapa prinsip dasar pemilu menjadi landasan kami dalam menghadirkan data pemilih yang akurat dan siap digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan selanjutnya,” jelas Peri.
Hasil pleno menetapkan bahwa jumlah pemilih pada DPB Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 171.881 pemilih, yang tersebar di 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan. Rinciannya terdiri atas 86.598 pemilih laki-laki dan 85.283 pemilih perempuan.
Jika dibandingkan dengan pleno Triwulan III yang mencatat 168.466 pemilih, maka terjadi kenaikan sebanyak 3.415 pemilih.
Selain penetapan jumlah pemilih, pleno juga menerima masukan dari Bawaslu Kabupaten Enrekang. Anggota Bawaslu, Haslipa, menyoroti pentingnya pembaruan informasi terkait pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk kebutuhan pengawasan.
“Kami berharap mendapatkan update terkait pemilih yang berubah status menjadi tidak memenuhi syarat sehingga dapat dilakukan pengawasan secara maksimal,” ujar Haslipa.
Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu menyerahkan data 6 pemilih TMS meninggal dunia yang telah diakomodir KPU, serta 1 pemilih berstatus TMS meninggal berdasarkan uji petik, namun masih tercatat aktif dalam data kependudukan.
KPU Enrekang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas data pemilih secara berkelanjutan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. (*)
